Regulatory Sandbox: Keseimbangan Antara Inovasi Teknologi Keuangan dan Regulasi

Perkembangan pesat teknologi keuangan telah membawa tantangan baru bagi regulasi keuangan. Untuk mencari keseimbangan antara mendorong inovasi dan mencegah risiko, Regulatory Sandbox muncul. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 2015, bertujuan untuk memberikan lingkungan yang relatif longgar bagi perusahaan teknologi keuangan untuk menguji produk dan layanan inovatif, sambil juga memberikan kesempatan bagi lembaga pengatur untuk mengeksplorasi cara regulasi yang sesuai untuk bentuk-bentuk baru industri keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik ini telah diterapkan secara luas di seluruh dunia. Beberapa negara dan daerah telah mendirikan Regulatory Sandbox untuk cryptocurrency dan keuangan virtual. Di Tiongkok, selain Hong Kong, kota-kota seperti Ganzhou di Jiangxi, Taizhou di Shandong, Hangzhou di Zhejiang, dan Shenzhen di Guangdong juga telah memulai praktik eksplorasi Regulatory Sandbox.

Pada bulan Juli 2017, Pemerintah Kota Ganzhou bekerja sama dengan lembaga terkait meluncurkan taman industri sandbox keuangan blockchain, yang merupakan sandbox regulasi blockchain pertama yang dipimpin oleh pemerintah di daratan Cina. Taman ini mendorong inovasi teknologi blockchain dan perusahaan inovasi aplikasi keuangan untuk berpartisipasi, serta memberikan dukungan kebijakan. Saat ini, taman ini telah dibangun seluas 25.000 meter persegi, dan meluncurkan serangkaian kebijakan terkait, seperti sistem pendaftaran blockchain.

Hong Kong mengumumkan pada November 2018 akan memasukkan bursa kripto ke dalam Regulatory Sandbox. Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong berencana untuk mengevaluasi apakah bursa kripto harus diatur melalui dua tahap pengujian sandbox. Pendekatan ini memberikan pengecualian regulasi khusus bagi bursa untuk melakukan operasi eksploratif.

Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Regulatory Sandbox di Ganzhou dan Hong Kong. Pendekatan Hong Kong lebih mendekati standar internasional, dilaksanakan oleh otoritas pengawas tertinggi, dengan tujuan dan sasaran yang lebih jelas untuk eksperimen kebijakan. Sementara itu, sandbox di Ganzhou lebih mirip dengan kawasan inkubasi yang dipimpin oleh pemerintah daerah, sebagai bagian dari strategi pengembangan diferensiasi lokal.

Selain itu, beberapa kota seperti Shenzhen, Qingdao, dan lainnya juga telah meluncurkan apa yang disebut "Regulatory Sandbox" atau kawasan terkait. Namun, proyek-proyek ini sebagian besar dipimpin oleh organisasi nirlaba, dan kurangnya keterlibatan langsung dari pemerintah atau lembaga pengawas, sehingga secara ketat tidak memenuhi definisi regulatory sandbox. Proyek-proyek ini lebih mirip dengan kawasan industri tradisional, hanya saja fokus pada perusahaan blockchain.

Regulatory Sandbox yang sesungguhnya harus menghubungkan perusahaan inovasi teknologi keuangan dan lembaga pengatur pemerintah, kedua belah pihak bersama-sama mengeksplorasi kebijakan baru yang sesuai untuk inovasi teknologi keuangan dalam ruang lingkup tertentu. Ruang fisik bukanlah elemen inti, kuncinya terletak pada "regulasi" itu sendiri.

Saat ini, banyak kota di dalam negeri yang mengusung bendera "Regulatory Sandbox", tetapi sebenarnya lebih banyak melakukan inkubasi kawasan. Meskipun proyek-proyek ini mungkin akan sedikit melonggarkan kebijakan regulasi sebagai alat dukungan, tetapi makna praktisnya dalam mendorong perkembangan bersinergi antara mekanisme regulasi dan inovasi teknologi keuangan sangat terbatas.

Meskipun demikian, kita juga tidak dapat sepenuhnya menolak dampak positif yang mungkin dihasilkan oleh pengelompokan industri yang dipimpin oleh organisasi otonomi industri. Mereka mungkin dapat membentuk norma-norma pengaturan diri yang efektif, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan regulasi. Namun, dari situasi operasional kawasan industri blockchain yang telah dibentuk saat ini, pencapaian tujuan ini masih menghadapi banyak tantangan.